• Nov 01, 2023
• admin

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Tahun 2021-2026 di Aula lantai 3 kantor Bupati, pada Selasa, 31 Oktober 2023, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, bapak M.R, Alung, SE “dokumen rancangan akhir perubahan RPJMD ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap keberlangsungan proses pembangunan di daerah ini, P-RPJMD ini akan dirumuskan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD bukanlah untuk mengubah Visi dan Misi Pembangunan serta prioritas pembangunan, akan tetap menjadi arah dan acuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan,”.

Kegiatan ini juga mengundang 2 (Dua) orang narasumber yakni ibu Ir. Jenny Karouw, M.Si dari Bappeda Provinsi Sulawesi Utara dan DR. Magdalena Wulur, SE, MM dari Akademisi. Materi yang disampaikan terkait dengan Indikator Makro Pembangunan, Permasalahan dan Isu Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan, dalam pemaparan materi disampaikan bahwa harus ada kesalarasan antara dokumen RPJMD/RPJMN Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional, begitu juga terkait dengan salah satu isu nasional saat ini, penanganan Prevalensi Stunting, beliau menyampaikan program penurunan stunting harus menjadi program prioritas daerah, hal senada juga disampaikan oleh ibu DR. Magdalena Wullur, SE, MM.

Terkait dengan Prevalensi Stunting, Kepala Bappeda, Ir. James H.D Kinontoa menyampaikan salah satu indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah Prevalensi Stunting, dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini Stunting merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon dalam setiap aktivitas pembangunan. hal ini dikarenakan perbaikan gizi khususnya stunting termaktub dalam prioritas pembangunan kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dimana salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yakni tanpa kelaparan, dengan meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga pertanian berkelanjutan, sehingga pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk stunting pada baduta dan balita. berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGi) Prevalensi Stunting Nasional pada tahun 2022 sebesar 21,6 persen. Untuk mencapai target 14 persen, maka pemerintah menargetkan untuk dapat menurunkan Prevalensi Stunting 3,8 persen per tahunnya sampai tahun 2024. Berdasarkan hasil survei SSGi, Prevalensi Stunting Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada angka 30 %, akan tetapi di tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mulai melaksanakan sistem rujukan berjenjang, sehingga diperoleh hasil screening oleh dokter spesialis anak yaitu menjadi 163 anak stunting dari 360 anak pada bulan Februari 2023, sehingga terjadi penurunan yang sangat signifikan, pungkasnya.

Kinontoa juga menyampaikan, setelah dilaksanakan Musrenbang P-RPJMD akan dilanjutkan dengan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, setelah itu akan disampaikan ke DPRD untuk dibahas, targetnya bulan November ini P-RPJMD sudah ditetapkan.