• Jul 17, 2024
• admin

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ir. James H.D. Kinontoa mewakili Bupati Boltim Dr. (C) Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si. mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi (RAKOREV) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) se-Sulawesi Utara bersama Lintas Sektor Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Luwansa Manado, Senin (15/07/2024).

Rapat dibuka secara resmi oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Steve Hartke Andries Kepel. Dalam sambutannya Kepel menekankan bahwa pentingnya sinergi antar lintas sektor dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Sulut. Tujuannya agar evaluasi efektivitas program yang sudah berjalan serta rancangan strategi yang lebih tepat guna dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerah dapat terealisasi", ungkapnya.

Kepel menambahkan penanggulangan kemiskinan perlu dimulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian upaya penanggulangan kemiskinan dapat teratasi serta berjalan secara sinergis dan sistematis", pungkasnya.

Turut hadir para Bupati/Walikota, wakil Bupati/Walikota selaku ketua TKPKD, Kepala Bappeda/bappelitbangda dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara untuk melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Boltim nampak hadir Ir. James H.D. Kinontoa selaku Kepala Bappeda, Drs. Imran Golonda, MAP selaku Kadis Sosial dan Ramlan Ake, S.ST., MM selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda.

Dalam pemaparannya Kinontoa menyampaikan bahwa Capaian Boltim tidak pernah menjadi bandul pemberat capaian persentase kemiskinan Provinsi Sulut. Karena dalam periode 2017-2022 capaian persentase Boltim senantiasa lebih rendah daripada persentase provinsi Sulut", tuturnya.

Lebih lanjut Kinontoa menjelaskan angka kemiskinan Kabupaten Boltim Tahun 2019 sebesar 6,10% dan pada 2020 menurun sebesar 5,88%. Namun pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 6,10% dikarenakan kondisi pandemi covid 19 yang berdampak pada seluruh sektor khususnya ekonomi’, jelasnya.

Pasca pandemi yakni Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Boltim telah berupaya semaksimal mungkin dalam  pemulihan ekonomi. Upaya ini berdampak pada penurunan angka kemiskinan yakni Tahun 2022 menjadi 5,85% dan Tahun 2023 menjadi 5,80%. Bahkan berdasarkan data BPS Tahun 2022 Boltim memiliki persentase kemiskinan ekstrim 0%", tandasnya.