• Aug 02, 2024
• admin

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diwakili oleh BAPPEDA, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Inspektorat Daerah dan Bagian Hukum hadir dalam kegiatan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Kegiatan tersebut diselenggarakan di kantor BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara. Kehadiran berbagai instansi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam merumuskan dan menyesuaikan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Elvira M. Katuuk, ST, ME. Dalam sambutannya, Katuuk menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir, termasuk Tim Pengendalian Teknis Provinsi Sulawesi Utara, yang turut serta dalam rapat fasilitasi tersebut.

Sebelumnya, pada tanggal 18 Juli 2024, telah dilaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kemenkumham RI. Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyempurnakan konsep Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boltim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mampu mengakomodasi kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat disusun dengan lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat.” Ujar Kepala BAPPEDA Boltim Ir. James H. D. Kinontoa.

Selanjutnya masukan dan saran dari Tim Provinsi yang tertuang dalam kertas kerja akan disempurnakan dalam Ranperkada Perubahan RKPD Kabupaten Boltim Tahun 2024. Rapat fasilitasi ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.