• Nov 29, 2023
• admin

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Tahap Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023–2028 bertempat di Aula Kantor Bappeda (28/11/2023).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak M.R. Alung, SE. Turut hadir Kepala-Kepala SKPD terkait diantaranya Bapak Imran Golonda (Kadis Sosial), Bapak Yanto Modeong, ST (Kadis Perkim), BapakAsral Mamonto (Kadispora).

Dalam sambutannya Asisten Bidang Perekonomian M.R. Alung, SE menyampaikan bahwa Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Alung menambahkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, pada pasal 1 ayat 2 bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar  setiap  warga negara.   

Untuk itu penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi tugas khusus bagi pemerintah, melalui berbagai kebijakan serta program yang dibentuk untuk menangani kemiskinan ekstrem tersebut melalui pemutakhiran data. (pungkasnya)

Kegiatan ini mengundang pemateri dari Akademisi Universitas Katolik De La Salle Manado Bapak Valentino Lumowa, S.S., M.Fill., Ph.D. Dalam penyampaiannya Bapak Valentino Lumowa mengatakan bahwa dokumen RPKD mengandung kebaruan, yaitu analisis penajaman data landas terintegrasi daerah, analisis data kemiskinan berbasis GESI, analisis berbasis kerentanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana, analisis berbasis satuan biaya. Dokumen ini juga dilengkapi dengan kaidah pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sebagai instrument untuk memastikan implementasi dari dokemn RPKD. Karenanya, dari kebaruan yang telah diintegrasikan diharapkan masalah klasik yang senantiasa dihadapi dalam validitas data kemiskinan di Kabupaten Boltim dapat diminimalisasi sehingga penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.

Kaban Bappeda Bapak Ir. James H.D. Kinontoa menekankan bahwa tujuan dari penetuan lokus prioritas dalam penanganan kemiskinan adalah untuk memprioritaskan program-program percepatan penghapusan kemiskinan terutama terhadap daerah-daerah dengan kasus terparah di Kabupaten Boltim. Harapannya percepatan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah dengan kasus terparah secara signifikan mempengaruhi agregat persentase dan jumlah penduduk miskin di Boltim. Tentunya ini membutuhkan kerja sama dari lintas sektor untuk mewujudkannya sehingga penanggulangan kemiskinan di Boltim dapat dituntaskan.