• Nov 18, 2025
• ADMIN

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Kelompok Kerja (Pokja) PKP menghadiri Workshop Penjaminan Kualitas Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2025, bertempat di Hotel Grand Whiz Manado.

Workshop tersebut dibuka oleh Kepala Bidang IPW Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Danny Kaurow, MT., yang hadir mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.

Pokja PKP Boltim yang mewakili Bupati Bolaang Mongondow Timur turut hadir, diantaranya Kepala Bappeda Ir. James H. D. Kinontoa dan Kepala Dinas Perkimtan Yanto Modeong, ST., bersama anggota Pokja lainnya. Selain Boltim, kegiatan ini juga diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Pemerintah Kota Tomohon yang saat ini masih dalam proses penyusunan Dokumen SSK.

Workshop menghadirkan dua narasumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Niki T. Nurwahyuni, SKM., MKM., dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, serta Liana Wowor, S.Si., M.Si., dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk memastikan keakuratan data instrumen SSK yang akan diinput. Hal ini penting agar potret sanitasi yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar perencanaan program sanitasi yang tepat sasaran. Pemerintah daerah juga diimbau untuk terus berkoordinasi dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Sulawesi Utara untuk proses verifikasi data.

Pada sesi pemaparan progres, Pokja PKP Boltim melaporkan bahwa sekitar 70 persen data instrumen SSK telah berhasil diinput. Penyelesaian penginputan data ditargetkan rampung dalam dua minggu ke depan sehingga penyusunan Profil Sanitasi terbaru dapat segera dilakukan.

“Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Pokja PKP menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, serta mengusulkan agar Boltim mendapatkan pendampingan implementasi penyusunan SSK pada tahun 2026 oleh Pemerintah Pusat,” ujar Kepala Bappeda Boltim.