BAPPEDA BOLTIM HADIRI FORUM BAPPEDA SULAWESI UTARA BAHAS TATA KELOLA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

  • Dec 16, 2025
  • ADMIN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menghadiri Kegiatan Forum Bappeda Sulawesi Utara yang membahas Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa, 9 Desember 2025, bertempat di Restoran Rumah Alam Manado.

Forum Bappeda Sulawesi Utara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Elvira Katuuk, ST., ME. Bappeda Boltim diwakili langsung oleh Kepala Bappeda Boltim, Ir. James H. D. Kinontoa.

Dalam forum tersebut, salah satu materi utama yang disampaikan adalah Exercise Target Indikator Makro Sulawesi Utara dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2026–2027 yang dipaparkan oleh Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan sejumlah target indikator makro untuk tahun 2026 dengan fokus utama pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor pariwisata dan agrobisnis.

Selain itu, dibahas pula target indikator makro Sulawesi Utara Tahun 2026–2027 serta dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Sulawesi yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog dan diskusi terkait berbagai permasalahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus membahas solusi serta kesepakatan pelaksanaan Forum Bappeda Sulawesi Utara Tahun 2026.

Forum ini dihadiri oleh Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara Bidang Perencanaan Pembangunan, Kepala Bappeda, Bappelitbang, Baperida, atau perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara, sebagai upaya memperkuat sinergi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.